Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/wakil menteri/eselon I/pejabat yang setara 

Catatan Penting :

1. Konsumsi Rapat berupa makan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain. Pihak lain tersebut antara lain mitra petugas sensus/survei, wartawan, dan lain sebagainya;

2. Konsumsi Rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara;

3. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi;

4. Pajak yang dikenakan atas belanja konsumsi dapat berupa PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 tergantung jenis barang/jasa, bukti kuitansi, dan sarana/alat penyajian. Rekanan yang dikenakan PPh Pasal 23 namun tidak memiliki NPWP usaha, maka menggunakan NIK pemilik usaha dengan tarif PPh 21 sebesar 50% x 5% dari nilai tagihan.

Kelengkapan Tagihan Pembayaran :

1. Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggung Jawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;

2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK) (dari aplikasi BOS);

3. Undangan;

4. Daftar hadir;

5. Notula;

6. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:

• Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

• Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah));

• Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));

• Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); dan/atau

• Surat/Bukti Pesanan (jika menggunakan E-Purchasing).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

7. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk:

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

c. Berita Acara Pembayaran;

d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; dan/atau 

e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya. 

bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah;

8. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 22 sebesar 1,5% (jika membeli konsumsi di warung/toko) dengan   ketentuan sebagai berikut:

• • PPh 22 dikenakan untuk pengadaan/pembelian diatas 2 juta;

  • PPh 22 dikecualikan untuk: 

a).Pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah   (KKP);

b). BBM, Benda Pos, Air, Telepon dan Listrik;

• • NPWP yang digunakan adalah NPWP rekanan. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka menggunakan NIK pemilik usaha;

  • Jika menggunakan jasa katering dengan penyajian dalam kemasan;

9. SSP PPh 23 sebesar 2% (jika membeli konsumsi melalui jasa katering dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan sampai penyajian) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PPh 23 dikenakan tanpa minimal pembelian;

b. NPWP yang digunakan adalah NPWP usaha rekanan. 

Jika rekanan tidak memiliki NPWP usaha,  maka menggunakan NIK pemilik usaha dengan tarif PPh 21 sebesar 50% x 5% dari nilai tagihan. 

• Biaya pulsa/paket data adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai/petugas mitra BPS lain yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). Pemberian biaya pulsa/paket data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas;

• Belanja pulsa/paket data pada kegiatan sensus/survei merupakan biaya yang diberikan kepada pegawai/petugas guna mendukung rangkaian kegiatan sensus/survei seperti pelatihan petugas secara daring (online), paket data untuk kegiatan lapangan.

Catatan Penting :

1. Berdasarkan PMK 32 Tahun 2025 tentang SBM 2026 satuan biaya pulsa/paket data  sudah tidak diatur, namun mengingat bahwa kebutuhan paket data dan komunikasi untuk petugas kegiatan statistik (sensus dan survei) dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian keluaran (output) dan Sasaran Strategis Program BPS, sehingga satuan biaya pulsa/paket data diatur  berdasarkan Surat Plt. Sestama Nomor B-446/02100/PR.130/2025  Tanggal 26 Agustus 2025 perihal Standar Biaya Paket Data dan Asuransi;

2. Pengadaan pulsa/paket data mengikuti isi perjanjian/surat kontrak, pedoman teknis kegiatan sensus/survei, atau surat edaran dari pimpinan BPS;

3. Penggantian pulsa/paket data yang dapat diganti adalah nomor prabayar.

Kelengkapan Tagihan Pembayaran :

1. Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggungjawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;

2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK)(dari aplikasi BOS);

3. Dokumen Komitmen Pengadaan Barang/Jasa:

a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah));

b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Daftar nama dan nomor hp penerima paket data/pulsa;

5. Bukti tanda terima paket data/pulsa (screenshoot bukti transfer paket data/pulsa), Jika tidak ada, maka dilengkapi surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui PPK;

6. Dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (untuk transaksi di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pengertian

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang konsumsi merupakan salah satu barang persediaan;

2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi digunakan untuk mencatat belanja yang direncanakan pengadaannya secara kontinu atau berkelanjutan, tidak habis dalam sekali kegiatan, dan disimpan dalam gudang penyimpanan seperti ATK, bahan cetakan, buku-buku peraturan, dan lain-lain.

Catatan Penting

1. Barang yang dihasilkan dari realisasi belanja barang persediaan konsumsi diakui sebagai barang persediaan dan diinput dalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul Persediaan;

2. Barang persediaan yang dihasilkan dari realisasi belanja barang persediaan dicatat pada laporan keuangan berdasarkan hasil opname fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Opname Fisik;

3. Opname fisik dilaksanakan setiap periode pelaporan keuangan yaitu semesteran dan tahunan;

4. Transaksi transfer, reklasifikasi, dan koreksi nilai maupun jumlah dimungkinkan terjadi pada proses keluar masuk persediaan pada pengelolaan persediaan satker terkait. Pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut dilakukan pada aplikasi SAKTI modul Persediaan;

5. Barang-barang persediaan yang diperoleh menggunakan belanja non persediaan (seperti belanja bahan) dicatat dan diakui sebagai persediaan pada aplikasi SAKTI modul Persediaan;

6. Barang-barang yang berupa perlengkapan kegiatan yang bersifat pakai habis, buku-buku hasil penggandaan/pencetakan yang perolehannya menggunakan belanja non persediaan (seperti belanja bahan) dan pada akhir periode pelaporan terdapat sisa dan disimpan digudang, maka dicatat dan diakui sebagai persediaan pada aplikasi SAKTI modul Persediaan;

7. Perlakuan ketika akun belanja non barang persediaan konsumsi menghasilkan barang persediaan adalah:

a. revisi DIPA/POK dan dokumen sumber belanja dengan pertimbangan

1)     waktu untuk melakukan revisi masih memungkinkan;

2)     ketersediaan pagu/anggaran yang akan dilakukan revisi; atau

b. melakukan penyesuaian sebagaimana diatur pada bab Perlakuan Akuntansi.

Kelengkapan Tagihan Pembayaran 

• 1. Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggung Jawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;

  2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK) (dari aplikasi BOS);

  3. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:

a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah));

b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c.  Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00   (dua ratus juta rupiah));

d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); dan/atau

e. Surat/Bukti Pesanan (jika menggunakan E-Purchasing).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

• 4.  Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk:

a.  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

b.  Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

c.  Berita Acara Pembayaran;

d.  Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; dan/atau 

e.  Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya. 

Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

• 5. Faktur pajak;

  6. SSP PPN sesuai aturan yang berlaku (dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)); dan 

  7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 22 sebesar 1,5% dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PPh 22 dikenakan untuk pengadaan/pembelian diatas 2 juta;

b. PPh 22 dikecualikan untuk: 

a) Pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP);

b) BBM, Benda Pos, Air, Telepon dan Listrik;

c. NPWP yang digunakan adalah NPWP rekanan. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka menggunakan NIK pemilik usaha

Pengertian :

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Catatan Penting :

1. Belanja Jasa Asuransi yang dimaksud dalam buku pedoman ini adalah belanja jasa asuransi untuk petugas mitra pada kegiatan sensus/survei yang dilakukan oleh BPS;

2.  Pengadaan jasa asuransi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa; dan

3.   Pengadaan jasa asuransi dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan jaminan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ).

Kelengkapan Tagihan Pembayaran :

1.  Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggungjawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;

2.   Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK) (dari aplikasi BOS);

3.   Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:

a.   Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah));

b.   Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah));

c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));

d.   Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau

e.    Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

4.   Premi sesuai peserta;

5.   Polis asuransi; dan

6. Kartu tanda kepesertaan atau sertifikat kepesertaan asuransi. Tanggal sertifikat harus sesuai dengan tanggal mulai penugasan.

Pengertian :

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Catatan Penting :

1. Belanja Jasa Asuransi yang dimaksud dalam buku pedoman ini adalah belanja jasa asuransi untuk petugas mitra pada kegiatan sensus/survei yang dilakukan oleh BPS;

2.  Pengadaan jasa asuransi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa; dan

3.   Pengadaan jasa asuransi dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan jaminan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ).

Kelengkapan Tagihan Pembayaran :

1.  Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggungjawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;

2.   Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK) (dari aplikasi BOS);

3.   Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:

a.   Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah));

b.   Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah));

c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));

d.   Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau

e.    Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

4.   Premi sesuai peserta;

5.   Polis asuransi; dan

6. Kartu tanda kepesertaan atau sertifikat kepesertaan asuransi. Tanggal sertifikat harus sesuai dengan tanggal mulai penugasan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honor yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu;

2. Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3. Honorarium tim pelaksana kegiatan yang melibatkan instansi lain dapat dibayarkan jika pada bulan tersebut terdapat keterlibatan atau koordinasi. Apabila pada bulan tertentu tidak terdapat keterlibatan atau koordinasi dengan instansi atau kementerian/lembaga lain, maka honorarium tim pelaksana kegiatan pada bulan tersebut tidak dapat dibayarkan;

4. Dalam satu tahun anggaran, jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan mengikuti klasifikasi peraturan (SBM) yang berlaku. Contoh saat ini BPS berada di klasifikasi II yang pembayarannya maksimal 2 (dua) honor tim dalam 1 (satu) bulan;

5. Jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya  adalah maksimal 2 (dua) honor tim dalam 1 (satu) bulan;

1. Honor output kegiatan juga dapat meliputi honor petugas, honor pengajar Instruktur Nasional (Innas), honor pengajar Instruktur Daerah (Inda) dan honor pengajar petugas, dll.

2. Honor pengajar Innas/pengajar Inda/pengajar petugas dibayarkan sesuai dengan satuan yang tercantum pada Pedoman Satuan Biaya Kegiatan Statistik (SBKS) yang berlaku;

3. Honor petugas mitra non PNS/PNS non BPS dibayarkan dengan satuan O-B (Orang-Bulan) yang tercantum pada Pedoman Satuan Biaya Kegiatan Statistik yang berlaku. Pembayaran honor petugas mitra non PNS yang menggunakan satuan O-B harus memperhatikan batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai aturan yang berlaku. Jika besaran honor dalam sebulan tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan pajak;

4. Honor petugas yang berasal dari organik/non organik dapat dibayarkan jika item honor tersebut sudah terdapat di Harga Kegiatan Statistik (HKS);

5. Pembayaran dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dengan memperhatikan klausul pada perjanjian kerja masing-masing kegiatan sensus/survei;

6.  Jika kondisi urgent dan tidak memungkinkan untuk dibayarkan secara transfer bank, maka dapat merujuk ke Perka BPS Pembayaran non tunai dan jika dibutuhkan dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

7. Satuan Harga Kegiatan Umum BPS adalah satuan biaya berupa honorarium yang dapat digunakan untuk membayar kegiatan statistik yang bersifat umum di BPS. Satuan Harga Kegiatan Khusus BPS adalah satuan biaya berupa honorarium yang dapat digunakan untuk membayar petugas pendataan, petugas pemeriksaan dan petugas pengolahan kegiatan statistik yang bersifat spesifik kegiatan tertentu di BPS. Satuan harga sebagaimana dimaksud merupakan perkiraan yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan beban kerja dan total honor dalam satu bulan. Total dalam satu bulan merujuk pada Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang disetujui oleh Menteri 

Kelengkapan Tagihan Pembayaran

1.  Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK)(dari aplikasi BOS);

2. Surat Tugas;

3. SPD dan visum yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas biasa atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas biasa.

Penandatangan Visum SPD adalah pejabat yang ditunjuk/berwenang/PLT/PLH (BPS setempat /instansi yang mengundang/tempat kegiatan). Diutamakan dilengkapi dengan cap dan diwajibkan terdapat nama serta jabatan;

4. Rincian Biaya Perjalanan dinas biasa atau DOP(dari aplikasi BOS);

5. Tiket & boarding pass untuk pesawat dan kereta api, tiket bus, atau tiket moda transportasi lainnya;

6. Kuitansi Pembayaran Bukti Penginapan. Jika membeli melalui agen travel, bukti pembelian harus dilengkapi dengan stempel/cap hotel atau surat pernyataan menginap di hotel tersebut. Dan jika tidak menginap di hotel/penginapan harus menyertakan Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel;

7. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atau surat pernyataan jika tidak menginap;

8. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya tidak ada, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas biasa dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh PPK (selain lumpsum);

9. Surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas (kecuali pihak lain*) untuk pembayaran transpor yang bersifat lumpsum.

*Pihak lain adalah pihak selain pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara/prajurit TNI/anggota POLRI;

10. Laporan perjalanan dinas dan dokumentasi kegiatan; dan

11. Kuitansi perjalanan dinas (dari aplikasi BOS).